Rumah murah Pondok Dukuh Indah 5

Perumahan Pondok Dukuh Indah: adm. Kepegawaian

Kabar Gembira Buat kamu yang ga sengaja kunjungi Blog ini !!!

jarang-jarang kamu bisa nemuin Harga SOUVENIR se Murahini..

karena ini kami buat sengaja buat kamu yang ga sengaja berkunjung ke Blog kami dengan ulasan kami selain dari ulasan souvenir ☺️☺️☺️☺️

Nah buat kamu yang tertarik dengan Harga-harga souvenir kami, bisa langsung hubungi whatsapp kami di 081296650889 atau 081382658900

caranya screenshoot atau sertakan link url souvenir yang kamu minati pada blog ini, kirimkan kepada kami di nomer yang sudah tertera dia atas↑↑

tanpa screenshoot atau link blog kami, kemungkinan kami akan memberikan harga jual yang ada pada toko kami yang cenderung lebih tinggi tentunya

Tampilkan postingan dengan label adm. Kepegawaian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label adm. Kepegawaian. Tampilkan semua postingan

Jumat, 29 Maret 2019

Dalam sebuah organisasi kantor, pada umumnya tingkat jabatan sanggup disimpulkan ke dalam tiga bentuk susunan piramida utama yang memperlihatkan kategori tingkat jabatan. Tingkat jabatan tersebut mencakup manajer administratif, manajer kantor, dan supervisor.

1. Manajer Administrasi

Manajer manajemen mempunyai kiprah yang membedakannya dengan kiprah manager kantor. Jika dibedakan lebih lanjut berikut ini perbedaan manajer manajemen dan manajer kantor.
  1. Merencanakan konsep utama yang harus dilakukan sesuai visi dan misis perusahaan. Kemudian manajer administratif mensosialisasikannya kepada manajer kantor.
  2. Melakukan pengorganisasian segenap sumber daya yang ada pada tingkatan tataran yang paling utama.
  3. Membuat prosedur, teknis dan standar operasional kerja (SOP) untuk divisi/unitnya. oleh karenanya, kiprah manajer kantor yaitu menginformasikan konsep dasar itu kepada stafnya.
  4. Membuat keputusan dalam skala internal unitnya masing-masing, sedangkakn manajer kantor tidak sanggup memutuskan. Manajer kantor memperlihatkan saran menurut perkembangan data dan sumber isu lain yang dimilikinya selama di luar dan di dalam perusahaan sehari-hari.
  5. Membuat konsep pengembangan unitnya. Sedangkan manajer kantor hanya sanggup mengaplikasikannya,
  6. Mengawasi setiap bawahan yang berada pada jajaran unitnya masing-masing, mulai dari tingkatan manajer kantor, supervisor sampai staf. Sedangkan manajer kantor hanya mengawasi supervisor dan staf.

 pada umumnya tingkat jabatan sanggup disimpulkan ke dalam tiga bentuk susunan piramida utam Tingkat Jabatan Pada Pekerjaan Kantor2. Manajer Kantor

Manajer kantor merupakan pejabat yang berada dalam level kedua dalam perkantoran. Manajer kantor kedudukannya yaitu tangan kanan bagi top manajer. Oleh sebab itu setiap devisi niscaya mempunyai penamaan yang sama untuk setiap pejabat seperti: manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer SDM. Adanya tingkat manajer berarti memperlihatkan adanya perbedaan hak dan kewajiban di dalam melakukan tugasnya masing-masing.

Oleh sebab itu, ada jenis serangkaian kiprah yang mengidikasikan bahwa hal itu merupakan kiprah manajer kantor. Tugas manajer kantor bersifat praktisa dan operasional. Sifat kiprah tersebut merupakan pengaplikasikan dari segenap konsep/gagasan utama yang telah digariskan oleh manajer administratif. Meskipun demikian, bukan berarti level tersebut berlepas tangan dari bentuk aplikasi faktual yang akan atau telah dilaksanakan oleh manajer kantor.

Menurut The Liang Gie, seorang manajer kantor mempunyai kiprah yang berkaitan akrab dengan kemampuan dasar yang harus dimilikinya seperti:
  1. kemampuan memimpin
  2. memiliki latar belakang praktik/pendidikan
  3. kemampuan melatih
  4. kemampuan mengungkapkan diri
  5. kemampuan bersikap terbuka
  6. keingintahuan
  7. kemampuan menyebarkan kreativitas
  8. kemampuan mempertimbangkan dengan nalar sehat dan bijaksana
  9. kemampuan menjual gagasan
  10. kemampuan bekerja sama
  11. sabar.

3. Supervisor

Menurut Moekijat (1997) kiprah supervisor yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok
  1. memberi perintah guna melakukan tugas
  2. mengawasi kiprah karyawan
  3. melatih karyawan
  4. memelihara relasi baik antar karyawan dengan bijak
b. Tugas Pengawas dalam hubungannya dengan pekerjaan
  1. merencanakan pekerjaan tiap unit kerja
  2. mengontrol pekerjaan supaya simpulan tiap waktu
  3. menekankan ketelitian kerja pada karyawan supaya efektif dan efisien
  4. mengkoordinasikan pekerjaan dengan unit kerja lainnya
  5. membagi pekerjaan secara adil dan merata sesuai honor dan kontribusi yang diberikan
  6. mengembangkan metode gres bagi pencapaian produktivitas kerja yang baik
c. Tugas pengawas dalam hubungannya dengan bawahan
  1. melatih pekerja sehingga bisa menuntaskan kiprah dengan baik
  2. mengembangkan sistem magang
  3. pendelegasian tanggungjawab
  4. mentolerisasi kesalahan bawahan, namun sanggup memperlihatkan mana dan bagaimana yang benar
  5. mendamaikan perselisihan antarkaryawan
  6. memberi teguran, pujian, dan hukuman/sanksi
  7. menerapkan disiplin kerja
d. Tugas pengawas dalam hubungannya dengan atasan
  1. meminta daftar rekap bolos dan lalu menciptakan bolos continous form guna kegiatan payroll
  2. melaporkan pekerjaan bawahan
  3. meminta petunjuk guna penyelesaian konflik yang ada atau meminta saran atas permasalahan yang ada.
  4. bertukan pendapat untuk kepentingan bersama
e. Tugas penyelia atau pengawas menurut fungsi-fungsi manajemen
1. Perencanaan
  1. membuat tujuan organisasi
  2. menentukan visi dan misi
  3. membuat anggaran
  4. membuat daftar kebutuhan alat, materi dan perlengkapan
  5. membuat sistem kerja operasi dan sebagainya
2. Pengorganisasian
  1. menentukan kiprah spesifik bawahan
  2. menentukan koordinasi dan batasan serta hak dan tanggungjawab
  3. menentukan langkah kerja
  4. menentukan metode kerja
  5. menentukan mekanisme kerja
  6. menentukan sistem kerja
  7. mencanangkan etos kerja yang tinggi dan sebagainya
3. Pengarahan
  1. memastikan personil yang tepa sesuai kebutuhan jenis pekerjaan
  2. memotivasi pekerja
  3. memberi petunjuk mana yang salah dan mana yang benar
  4. mengembalikan arah yang menyimpang kepada arah yang benar
4. Pengawasan
  1. mengontrol anggaran
  2. mengontrol standar kerja
  3. mengontrol proses
  4. mengontrol hasil kerja
  5. mengontrol lokasi kerja
  6. mengontrol kelayakan alat kerja
  7. mengontrol relasi antarkaryawan dan sebagainya

Kamis, 28 Maret 2019

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) PNS ialah prosespenyelenggaraan berguru mengajar  dalam  rangka meningkatkan  pengetahuan  dan  ketrampilan  pegawai. Diklat  mengandung  dua  fungsi  yaitu  peningkatan pengetahuan  sekaligus menambah keterampilan pegawai.

Untuk  mewujudkan  kepemerintahan  dan  pembangunan  yang  baik  dan  untuk menjawab  tuntutan masyarakat,  diperlukan  sosok  PNS  yang  mempunyai kompetensi pendidikan dalam melakukan tugas. Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur diharapkan peningkatan mutu profesionalisme,  sikap dedikasi  dan  kesetiaan  pada  perjuangan  bangsa  dan Negara,  semangat  persatuan  dan  kesatuan serta  pengembangan  wawasan pengetahuan  PNS  melalui  pendidikan  formal  maupun  informal merupakan pecahan tak terpisahkan dari usaha pengembangan pegawai.

 PNS ialah prosespenyelenggaraan berguru mengajar  Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
sumber gambar: solopos.com

Dasar Hukum Pendidikan dan Pelatihan

  1. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor43 Tahun 1999; 
  2. PP Nomor 98 Tahun 2000 jo. PP Nomor 11 Tahun 2002; 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 
  4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002; 
  5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

Sasaran dan Tujuan Diklat

Sasaran  Diklat  PNS  adalah  terwujudnya  PNS  yang  memiliki  kompetensi  yang sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan.

Sedangkan tujuan Diklat adalah: 
  1. Meningkatkan  pengetahuan,  keahlian,  ketrampilan  dan perilaku  untuk  alat melakukan kiprah jabatan ecara professional dengan dilandasi kepribadian dan sopan santun PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. 
  2. Menciptakan aparatur yang bisa berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 
  3. Mantapkan  sikap  dan  semangat  pengabdian  yang  berorientasi  pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. 
  4. Menciptakan  kesamaan  Visi  dan  dinamika  pola  pikir  dalam  melaksanakan kiprah  pemerintahan  umum  dan  pembangunan  demi  terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Jenis dan Jenjang Diklat

Diklat PNS terdiri dari 2 jenis: 
-  Diklat prajabatan 
-  Diklat dalam jabatan

1. Diklat Prajabatan
Diklat prajabatan merupakan diklat yang dipersyaratkan dalam pengangkatan CPNS menjadi PNS. Setiap CPNS untuk diangkat menjadi PNS wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan CPNS wajib diikut sertakan dalam diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 tahun sehabis pengangkatannya sebagai CPNS. 

Diklat prajabatan dimaksudkan untuk memperlihatkan pengetahuan dalam rangka pembentukan  wawasan kebangsaan,  Kepribadian  dan  etika  PNS,  disamping pengetahuan  dasar  tentang  system penyelenggaraan  pemerintah  Negara, Bidang kiprah dan budaya organisasinya biar bisa melakukan kiprah dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. 

Diklat prajabatan terdiri dari: 
  • Diklat Prajabatan Golongan I untuk CPNS berijazah SLTP kebawah; 
  • Diklat Prajabatan Golongan II untuk CPNS berijazah SLTA hingga D-III; 
  • Diklat Prajabatan Golongan III untuk CPNS berijazahDiploma IV/S-1
2. Diklat Dalam Jabatan
Diklat dalam jabatan terdiri dari

a. Diklat Kepemimpinan 
Pendidikan  dan  Pelatihan  kepemimpinan  atau  disingkat  Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang diemban.

Kompetensi  dalam  Pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan  ini  merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi PNS yangdiangkat dalam jabatan struktural dalam rangka memenuhi kompetensi jabatannya disamping syaratsyarat lain yang ditentukan. 

Oleh  karena  diklat  ini  ditujukan  bagi  mereka  yang  akan/sudah  menduduki jabatan  struktural,  maka keikutsertaan  PNS  dalam  diklat  kepemimpinan sifatnya  selektif  dan  siikuti  atas  dasar  penugasan, dan bukan  merupakan kemudahan yang bersifat terbuka dan sanggup diminta sebagai hak. 

Hal ini disebabkan jabatan intinya merupakan  penugasan dan bukan sesuatu yang sanggup diminta. 

Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan terdiri dari empat jenjang yaitu: 
  • Diklatpim Tingkat IV, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon IV; 
  • Diklatpim Tingkat III, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon III; 
  • Diklatpim Tingkat II, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon II;
  • Diklatpim Tingkat I, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon I; 
Meskipun  Diklatpim  berjenjang,  namun  keikutsertaan  PNS  dalam  Diklat kepemimpinan  tingkat tertentu tidak  dipersyaratkan  mengikuti  Diklatpim tingkat dibawahnya.

b.  Diklat fungsional 
Diklat  Fungsional  merupakan  diklat  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai persyaratan  kompetensi  yang sesuai  dengan  jenis  dan jenjang  jabatan fungsional masing-masing Jenis  dari  jenjang  diklat  fungsional untuk  masing-masing  jabatan  fungsional tersebut  ditetapkan  oleh  instansi  pembina  jabatan  fungsional yang bersangkutan.

Jenis dan jenjang diklat fungsional: 
  1. Diklat  fungsional  keahlian  yaitu  diklat  yang  memberikan  pengetahuan dan  keahlian  fungsional tertentu  yang  berhubungan  langsung  dengan pelaksanaan kiprah jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan; 
  2. Diklat  fungsional  keterampilan  yaitu  diklat  yang  memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu.
c.  Diklat teknis 
Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diharapkan untuk pelaksanaantugas PNS. Kompetensi  teknis  yang  dimaksud  adalah  kemampuan  PNS dalam  bidangbidang teknis tertentu untuk pelaksanaan kiprah masing-masing. 

Jenis dan jenjang diklat teknis :
  1. Diklat  teknis  bidang  umum/administrasi  dan  manajemen  yaitu  diklat yang  memberikan keterampilan  dan/atau  penguasaan  pengetahuan  di bidang pelayanan teknis yang bersifat umum dan di bidang manajemen dan  manajemen  dalam  menunjang  tugas  pokok  instansi  yang bersangkutan; 
  2. Diklat  teknis  bidang  substantif  yaitu  diklat  yang  memberikan keterampilan  dan/atau  penguasaan pengetahuan  teknis yang berafiliasi  secara pribadi  dengan  pelaksanaan  tugas pokok instansi yang bersangkutan. 
Bagi  PNS  yang  belum  memenuhi  persyaratan  kompetensi jabatan  perlu mengikuti Diklat teknis yang bekaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing.

Sebelumnya sanggup dibaca Pejabat dan Tata Cara Penilaian DP3

sumber: Buku Layanan Administrasi Kepegawaian 2013

Dalam rangka perjuangan menjamin kesejukan jasmani dan rohani, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehabis bekerja dalam waktu tertentu perlu diberikan cuti. Cuti yakni tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Cuti mempunyai tujuan untuk  memberikan  kesempatan  istirahat  bagi  PNS  dalam  rangka  menjamin kesejukan jasmani dan rokhaninya, dan untuk kepentingan PNS yang bersangkutan.

 Dalam rangka perjuangan menjamin kesejukan jasmani dan rohani Cuti Pegawai Negeri Sipil

 DASAR HUKUM

  1. Undang-undang  nomor  8  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
  2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 Tentang CutiPNS 
  3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977

Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti

  1. Pemimpin  lembaga  tertinggi  /Tinggi  Negara  bagi  pemimpin  Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; 
  2. Menteri,  Jaksa  Agung,  Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Tertinggi  Non Departemen,  Pimpinan Kesekretariatan  Lembaga  Tertinggi  Negara/Lembaga 
  3. Tinggi  Negara  dan  Pejabat  lain  yang  ditentukan  Presiden  bagi  PNS  dalam lingkungan kekuasaannya; 
  4. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri Pejabat  sebagaimana  tersebut  diatas  dapat  mendelegasikan kewenanannya kapada  Pejabat  lain  dalam  lingkungannya  untuk  memberikan  cuti,  kecuali ditentukan lain.

Jenis Cuti

1. Cuti Tahunan
Setiap  PNS  yang  telah  bekerja  sekurang-kurangnya  satu  tahun  secara  terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan yakni 12 hari kerja Cuti  tahunan  dapat  diambil  secara  terpecah-pecah dengan  ketentuan  setiap bab dihentikan kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
 
Cuti  tahunan  yang  tidak  diambil  dalam  tahun  yang  bersangkutan  dapat diambil  dalam  tahun berikutnya untuk  paling  lama  18 (delapan  belas)  hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. 
Cuti tahunan yang tidak diambil dalam kuruk waktu 2(dua) tahun berturutturut atau lebih, sanggup diambil dalam tahun berikutnya untuk paling usang 24 (dua puluh empat) hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
 
Apabila  cuti  tahunan  dijalankan  ditempat  yang  sulit perhubungannya,  maka waktu cuti tahunan sanggup ditambah untuk paling lama14 (empat belas) hari. Ketentuan ini tidak berlaku bagi cuti tahunan yang diambil kurang dari 12 (dua belas) hari kerja.

Untuk  kepentingan  dinas  cuti  tahunan  dapat  ditangguhkan  pelaksanaannya oleh  pejabat  yang berwenang  memberikan  cuti  tahunan.  Penangguhan  ini dihentikan lebih usang dari satu tahun. Apabila terjadi penangguhan maka cuti tahunan  yang  ditangguhkan  itu  dapat  diambil  oleh  PNS  yang bersangkutan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) heri kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

2.  Cuti Besar 
Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun  secara  terus  menerus berhak  atas  cuti  besar  selama  3  (tiga)  bulan, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Yang  dimaksud  bekerja  secara  terus  menerus  adalah  bekerja  dengan  tidak terputus  karena menjalankan  cuti  di  luar  tanggungan  negara  atau  karena diberhentikan dai jabatan negara dengan mendapatkan uang tunggu. 

Cuti  besar  yang  tidak  diambil  oleh  PNS  yang  bersangkutan  tepat  pada waktunya,  dapat  diambil pada  tahun-tahun  berikutnya, tetapi  keterlambatan pengambulan cuti besar itu tidak sanggup diperhitungkan untuk pengambilan cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.

 Apabila ada  kepentingan  dinas  yang  mendesak  mala  pelaksanaan  cuti  besar sanggup  ditangguhkan  untuk  paling  lama  2  (dua)  tahun. Dalam  hal  yang demikian maka waktu penangguhan itu dihitung penuh untuk perhitungan hak atas cuti besar berikutnya.

3.  Cuti Sakit 
Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas Cuti Sakit. PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari harus memberitahukan kepada atasannya baik secara tertulis maupun dengan pesan  melalui mediator orang lain. 

PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari hingga dengan 14 (empat belas) hari, harus  mengajukan  permintaah cuti  sakit  secara  tertulis  kepada  pejabat  yang berwenang  memberikan  cuti  dengan  melampirkan  surat keterangan  dokter, baik dokter pemerintah maupun dokter swasta. 

PNS yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, harus mengajukan permintaah cuti  sakit  secara  tertulis kepada  pejabat  yang  berwenang  memberikan  cuti dengan  melampirkan  surat  keterangan  dokter,  baik dokter  pemerintah maupun dokter swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 

Cuti  sakit  tersebut  diberikan  untuk  paling  lama  6  (enam)  bulan  berdasarkan surat  keterangan  dokter pemerintah  atau  dokter  swasta  yang  ditunjuk  oleh Menteri Kesehatan PNS  yang  telah  menderita  sakit selama  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  dan belum sembuh dari penyakitnya, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
 
Apabila  berdasarkan  hasil  pengujian  kesehatan  tersebut  PNS  yang bersangkutan: 
  1. Belum sembuh dari penyakitnya, yeyapi ada impian sembuh dan sanggup bekerja kembali sebagai PNS, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatan alasannya sakit, dengan mndapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Belum  sembuh  dari  penyakitnya  dan  tidak  ada  harapan untuk  dapat bekerja  kembali  sebagai PNS,  maka  ia  diberhentikan  dengan  hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
PNS  wanita  yang  mengalami  gugur  kandunan  berhak  atas  cuti  sakit  paling usang 1 ½ (satu setengah) bulan. 

PNS  yang  mengalami  kecelakaan  dalam  dan  karena  menjalankan  tugas kewajibannya yang mengakibatkan PNS tersebut perlu  mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit hingga sembuh.

4.  Cuti Bersalin 
PNS perempuan berhak atas cuti bersalin untu persalinan anaknya yang pertama, kedua,  dan  ketiga.  Persalinan pertama  yang  dimaksud yakni  persalinan pertama  sejak  yang  bersangkutan  menjadi  PNS.  Sedangkan untuk  persalinan anak  yang  keempat  dan  seterusnya,  kepada  PNS  wanita tersebut  tidak diberikan cuti bersalin, tetapi sanggup diberikan Cuti di luar tanggungan negara. 

Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  yang  akan  bersalin  untuk  yang  keempat  dan seterusnya,  apabila menjelang  saat  persalinan  tersebut  mempunyai  hak  atas cuti  besar,  dapat  menggunakan  cuti  besar tersebut  sebagai  cuti  persalinan. Lamanya cuti besar yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sehabis persalinan. 

Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  yang  telah  selesai  menjalankan  cuti  di  luar tanggungan  negara  untu persalinan,  dengankeputusan  pejabat  yang berwenang diaktifkan kembali dalam jabatan semula. 

5.  Cuti Karena Alasan Penting 
Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  cuti  karena  alasan  penting  untuk  paling  lama  2 bulan. Lamanya cuti alasannya alasan penting hendaknyaditetapkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang dibutuhkan saja. 

Yang dimaksud cuti alasannya alasan penting yakni cuti karena: 
  1. Ibu,  bapak.  Istri/suami,  anak,  adik,  kakak,  mertua, atau  menantu  sakit keras atau meninggal dunia. 
  2. Salah  seorang  anggota  keluarga  yang  dimaksud  dalam  huruf  a  diatas meninggal dunia dan berdasarkan ketentuan hukun yang berlaku PNS yang bersangkutan  harus  mengurus  hak-hak  dari anggota  keluarganya  yang meninggal itu. 
  3. Melangsungkan perkawinan pertama 
  4. Alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden 
Untuk mendapatkan cuti alasannya alasan penting, PNS harus mengajukan secara tertulis  dengan menyebutkan alasannya  kepada  pejabat  yang  berwenang menunjukkan  cuti,  karena  alasan  penting  diberikan  dengan surat  keputusan pejabat yang berwenang. 

Dalam hal mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak sanggup menunggu keputusan  dari  pejabat yang berwenang,  maka  PNS  tersebut  dapat mengajukan usul izin sementara kepada Kepala Pemerintahan setempat.

6.  Cuti di Luar Tanggungan Negara 
Cuti diluar negara sanggup diberikan kepada PNS yang  telah bekerja sekurangkurangnya  5  (lima)  tahun secara  terus  menerus  dan  adanya  alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. Yang  dimaksud dengan  alasan-alasan  pribadi  yang  penting  dan  mendesak contohnya seorang PNS perempuan yang suaminya bertugas di luar negeri, sehingga mengharuskan  PNS  wanita  tersebut  mendampingi  suaminya  di  tempat kiprah itu. 

Cuti diluar tanggungan negara hanya sanggup diberikanddengan surat keputusan pejabat yang berwenang menunjukkan cuti sehabis mendapat persetujuan dati kepala BKN. Cuti diluar tanggungan negara bukanlah hak, alasannya itu usul cuti diluar tanggungan  negara  dapat  dikabulkan  atau  ditolak  oleh  pejabat yang berwenang, demi kepentingan dinas. 

Cuti diluar tanggunagn negara diambil untuk waktu paling usang 3 (tiga) tahun dan  apabila  ada  alasan penting  dapat  diperpanjang  untuk  paling  lama  satu tahun. Selama  menjalankan  cuti  diluar  tanggungan negara,  PNS  yang  bersangkutan dibebaskan  dari jabatannya,  kecuali dalam  hal PNS  wanita menjalankan  cuti diluar  tanggungan  negara  untuk  persalinan  yang  keempat  dan  seterusnya. 

Jabatn  yang  lowong  karena  pemberian  cuti  diluar  tanggungan  negara  dapat diisi. PNS  setelah  habis menjalankan  cuti  diluar  tanggungan  negara  wajib melaporkan  diri  kepada  instansinya  induknya  untuk ditempatkan  kembali apabila  ada  lowongan,  PNS  yang  tidak  melaporkan  diri  kepada  instansi induknya  setelah  habis  masa  menjalankan  cuti  diluar tanggungan  negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 

Penghasilan PNS selama menjalankan Cuti Selama  menjalankan  cuti  diluar  tanggunan  negara  PNS yang bersangkutan tidak  menerima  penghasilan  apapun  dari  negara.  Selama  menjalankan  cuti besar,  PNS yang  bersangkutan  tetap  menerima  gaji  dan  tunjangan  keluarga, kecuali tunjangan jabatan (bila ada). 


Materi pelajaran Administrasi Kepegawaian kali ini yakni bahan pelajaran untuk kelas XII jurusan Administrasi Perkantoran. Materi ini merupakan lanjutan dari bahan pelajaran yang sama pada kelas XI Adm. Perkantoran. Baca Materi Pelajaran Administrasi Kepegawaian Kelas XI.

 Materi pelajaran Administrasi Kepegawaian kali ini yakni bahan pelajaran untuk kelas XI Materi Pelajaran Administrasi Kepegawaian Kelas XII Adm. Perkantoran
sumber gambar: http://www.lcms.scps.k12.fl.us/
Pelajaran Administrasi Kepegawaian diajarkan selama 2 tahun pada kelas XI dan kelas XII. Berikut ini daftar bahan pelajaran untuk kelas XII Adm. Perkantoran. Diambil menurut silabus mata pelajaran produktif yang dikeluarkan oleh ditpsmk.net. Silahkan dowload silabusnya jikalau belum punya pada Download Silabus dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah kejuruan Bisnis Manajemen

Semester Ganjil
  • Kewajiban PNS
  • Larangan Bagi PNS
  • Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
  • Pejabat Yang Berwenang menghukum
  • Pendelegasian Wewenang untuk menjatuhkan Hukuman
  • Pengertian Pemberhentian
  • Pemberhentian dengan Hormat
  • Pemberhentian Tidak dengan hormat
  • Pengertian dan Tujuan Pensiun
  • Yang Berhak atas Pensiun
  • Tata cara Memperoleh Pensiun
Semester Genap
  • Pengertian Perkawinan dan syarat-syaratnya
  • Laporan Perkawinan
  • Arti dan Tujuan Sumpah/Janji
  • Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji
  • Proses kerja manajemen kepegawaian di instansi/dunia usaha
  • Aplikasi manajemen kepegawaian
  • Peraturan Pemerintah (PP) Ketenagakerjaan 
  • Undang-undang (UU) Perburuhan 
  • Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan

Catatan :  
  1. Untuk pertolongan bahan Paket keahlian di Kelas XII, waktunya diadaptasi dengan pelaksanaan Prakerin (Praktek Kerja Industri).
  2. Selama penerima didik berada di Dunia Usaha/Industri, Mata Pelajaran Kelompok A dan B pada Kelas XII diajarkan dalam bentuk praktek implementasi sikap dan sikap pendukung mata pelajaran kelompok A dan B. 
  3. Pada ketika Praktek Kerja  Sekolah (Prakes) maupun Praktek Kerja Industri (Prakerin), siswa dibekali dengan modul dan format evaluasi sikap serta format laporan portofolio selama melakukan aktivitas Prakes dan Prakerin. 
  4. Penilaian Praktek Kerja dilakukan oleh guru mata pelajaran dan Instruktur di Industri dalam bentuk laporan hard copy dan atau soft copy yang dikirimkan kepada Guru Mata pelajaran dan Instruktur di Industri melalui email/surat elektronik.
Silahkan lihat keseluruhan Materi Administrasi Kepegawaian 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 wacana Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdapat Kewajiban dan Larangan untuk Pegawai Negeri Sipil. Namun sebelum membahas kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil, terlebih dahulu kita harus paham pengertian pegawai negeri sipil.

Menurut  UU  Nomor  8  Tahun 1974  jo  UU  Nomor  43 tahun  1999  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan pengertian Pegawai Negeri Sipil ialah setiap  warga  negara  Republik  Indonesia yang  telah memenuhi  syarat  yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi kiprah dalam suatu  jabatan  negeri,  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya,  dan  digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sumber gambar: bkn.go.id

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan PP No 53 tahun 2010 Pasal 3, Setiap PNS wajib:
  1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
  2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  4. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
  5. Melaksanakan kiprah kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
  7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  8. Memegang diam-diam jabatan yang berdasarkan sifatnya atau berdasarkan perintah harus dirahasiakan;
  9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang sanggup membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
  11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
  13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
  16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyebarkan karier; dan
  17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan PP No 53 tahun 2010 Pasal 4, Setiap PNS dilarang:
  1. Menyalahgunakan wewenang;
  2. Menjadi mediator untuk mendapat laba pribadi dan/atau orang lain dengan memakai kewenangan orang lain;
  3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau forum atau organisasi internasional;
  4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau forum swadaya masyarakat asing;
  5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  6. Melakukan acara bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk laba pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara eksklusif atau tidak eksklusif merugikan negara;
  7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara eksklusif atau tidak eksklusif dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang bekerjasama dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  9. Bertindak diktatorial terhadap bawahannya;
  10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang sanggup menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga menyebabkan kerugian bagi yang dilayani;
  11. Menghalangi berjalannya kiprah kedinasan;
  12. Memberikan proteksi kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi penerima kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai penerima kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai penerima kampanye dengan memakai akomodasi negara;
  13. Memberikan proteksi kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. menciptakan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan acara yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi  peserta pemilu sebelum, selama, dan sehabis masa kampanye mencakup pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  14. Memberikan proteksi kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memperlihatkan surat proteksi disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan memperlihatkan proteksi kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam acara kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. memakai akomodasi yang terkait dengan jabatan dalam acara kampanye; c. menciptakan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan acara yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sehabis masa kampanye mencakup pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

 Tingkat dan jenis eksekusi disiplin bagi pegawai negeri sipil didasarkan pada PP No  Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil

Tingkat dan jenis eksekusi disiplin bagi pegawai negeri sipil didasarkan pada PP No 53 Tahun 2010 perihal disiplin pegawai. Pegawai yang tidak mematuhi peraturan terhadap pasal tersebut akan diberikan eksekusi disiplin menyerupai berikut.  Sebelumnya baca Kewajiban dan Larangan Bagi PNS

Pada Bab III Pasal 7 Tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 
  1.  Tingkat eksekusi disiplin terdiri dari: a.  hukuman disiplin ringan; b.  hukuman disiplin sedang; dan c.   eksekusi disiplin berat.
  2.  Jenis eksekusi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a terdiri dari: a.   teguran lisan; b.  teguran tertulis; dan c.   pernyataan tidak puas secara tertulis.
  3. Jenis eksekusi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b terdiri dari: a.  penundaan kenaikan honor terencana selama 1 (satu) tahun; b.  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c.   penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  4. Jenis eksekusi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c terdiri dari: a.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b.  pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c.   pembebasan dari jabatan; d.   pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan  e.   pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pada pasal 8 Tentang Pelanggaran Terhadap Kewajiban PNS yaitu sebagai berikut

Hukuman  disiplin  ringan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dijatuhkan  bagi  pelanggaran 
terhadap kewajiban:
  1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Pemerintah sebagaimana dimaksud  da lam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  2. menaati  segala  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  3. melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercayakan  kepada  PNS  dengan  penuh  pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  5. mengutamakan  kepentingan  negara  daripada  kepentingan  sendiri,  seseorang,  dan/atau  golongan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  angka 7,  a pabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada unit kerja;
  6. memegang  rahasia  jabatan  yang  menurut  sifatnya  atau  menurut  perintah  harus  dirahasiakan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  angka 8,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada unit kerja;
  7. bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk  kepentingan  negara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada ha l yang sanggup membahayakan atau  merugikan  negara  atau  pemerintah  terutama  di  bidang  keamanan,  keuangan,  dan  materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;  
  9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a.  teguran ekspresi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; b.  teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sela ma 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan c.   pernyataan  tidak  puas secara  tertulis  bagi  PNS  yang  tidak masuk  kerja  tanpa  alasan  yang sah selama 11 (sebelas) hingga dengan 15 (lima belas) hari kerja;
  10. menggunakan  dan  memelihara  barang-barang  milik  negara  dengan  sebaik- baiknya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  11. memberikan  pelayanan sebaik- baiknya  kepada masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
  12. membimbing bawahan dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  13. memberikan  kesempatan  kepada  bawahan  untuk  mengembangkan  karier  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
  14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud 
  15. dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Selanjutnya pada pasal 9

Hukuman  disiplin sedang sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  7  ayat  (3)  dijatuhkan  bagi pelanggaran 
terhadap kewajiban :
  1. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pas al 3 angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  2. mengucapkan  sumpah/janji  jabatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  2,  apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  4. menaati  segala  peraturan  perundang -undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  5. melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercayakan  kepada  PNS  dengan  penuh  pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  7. mengutamakan  kepentingan  negara  daripada  kepentingan  sendiri,  seseorang,  dan/atau  golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  8. memegang  rahasia  jabatan  yang  menurut  sifatnya  atau  menurut  perintah  harus  dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  9. bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk  kepentingan  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  9,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  bagi  instansi  yang bersangkutan;
  10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang  dapat membahayakan atau  merugikan  negara  atau  Pemerintah  terutama  di  bidang  keamanan,  keuangan,  dan  materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a.   penundaan kenaikan honor terencana selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa  alasan yang sah selama 16 (enam belas) hingga dengan 20 (dua puluh) hari kerja;  b.   penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan  yang sah selama 21 (dua puluh satu) hingga dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan  c.   penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) hingga dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
  12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila  pencapaian  sasaran  kerja  pada  akhir  tahun  hanya  mencapai 25%  (dua  puluh  lima persen) hingga dengan 50% (lima puluh persen);
  13. menggunakan  dan  memelihara  barang-barang  milik  negara  dengan  sebaik- baiknya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  13,  apabila  pela nggaran  berdampak  negatif  pada  instansi yang bersangkutan;
  14. memberikan  pelayanan sebaik- baiknya  kepada masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
  15. membimbing bawahan dalam  melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
  16. memberikan  kesempatan  kepada  bawahan  untuk  mengembangkan  karier  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilaku kan dengan sengaja; dan
  17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Kemudian Pada Pasal 10

Hukuman  disiplin  berat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (4)  dijatuhkan  bagi  pelanggaran 
terhadap kewajiban:
  1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  2. menaati  segala  ketentuan  peraturan  perundangundangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  3. melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercayakan  kepada  PNS  dengan  penuh  pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  5. mengutamakan  kepentingan  negara  daripada  kepentingan  sendiri,  seseorang,  dan/atau  golongan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  7,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada pemerintah dan/atau negara;
  6. memegang  rahasia  jabatan  yang  menurut  sifatnya  atau  menurut  perintah  harus  dirahasiakan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  8,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada pemerintah dan/atau negara;
  7. bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk  kepentingan  negara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang sanggup membahayakan atau  merugikan  negara  atau  Pemerintah  terutama  di  bidang  keamanan,  keuangan,   dan  materiil sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  angka  10,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada pemerintah dan/atau negara;
  9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hingga dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; b.  pemindahan dalam  rangka  penurunan  jabatan setingkat  lebih  rendah  bagi  PNS  yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) hingga dengan 40 (empat puluh) hari kerja;  c.   pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struk tural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hingga dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan  d.   pemberhentian  dengan hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  atau  pemberhentian  tidak  dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
  10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada tamat tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  11. menggunakan  dan  memelihara  barang-barang  milik  negara  dengan  sebaik- baiknya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah   dan/atau negara; 
  12. memberikan  pelayanan sebaik- baiknya  kepada masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
  13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang  berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Pada pasal 11 Tentang Pelanggaran Terhadap Larangan PNS yaitu sebagai berikut

Hukuman  disiplin  ringan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dijatuhkan  bagi  pelanggaran 
terhadap larangan:
  1. memiliki,  menjual,  membeli,  menggadaikan,  menyewakan,  atau  meminjamkan  barang -barang baik 
    bergerak  atau  tidak  bergerak,  dokumen  atau  surat  berharga  milik  negara,  secara  tidak sah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  angka 5,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada unit kerja;
  2. melaksanakan  kegiatan  bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat,  bawahan,  atau  orang  lain  di dalam 
    maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk laba pribadi,  golongan, atau pihak lain yang secara eksklusif atau tidak eksklusif merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  3. bertindak absolut terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, 
    apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  4. melaksanakan  suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat  menghalangi atau 
    mempersulit  salah  satu  pihak  yang  dilayani  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi  yang dilayani sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  angka  10,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan; dan
  5. menghalangi berjalannya kiprah kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila 
    pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Dilanjutkan pada pasal 12

Hukuman  disiplin sedang sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  7  ayat  (3)  dijatuhkan  bagi pelanggaran 
terhadap larangan:
  1. memiliki,  menjual,  membeli,  menggadaikan,  menyewakan,  atau  meminjamkan  barang -barang baik bergerak  atau  tidak  bergerak,  dokumen  atau  surat  berharga  milik  negara  secara  tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  2. melakukan  kegiatan  bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat,  bawahan,  atau  orang  lain  di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk laba pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara eksklusif atau tidak eksklusif merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  3. bertindak absolut terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
  4. melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat  menghalangi  atau mempersulit  salah  satu  pihak  yang  dilayani  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi  yang dilayani sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  angka  10,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan;
  5. menghalangi berjalannya kiprah kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
  6. memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi penerima kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS, sebagai penerima kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 abjad a, abjad b, dan abjad c;
  7. memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden  dengan  cara  mengadakan acara yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi penerima pemilu sebelum, selama, dan setelah masa kampanye mencakup pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 abjad b; 
  8. memberikan  dukungan  kepada  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  atau  calon  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memperlihatkan surat sumbangan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk  atau  Surat  Keterangan  Tanda  Penduduk  sesuai  peraturan  perundang -undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan
  9. memberikan sumbangan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam acara kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan acara yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calo n yang menjadi penerima pemilu sebelum, selama, dan setelah masa kampanye mencakup pertemuan,   ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ang ka 15 abjad a dan abjad d.

Lalu pada pasal 13

Hukuman  disiplin  berat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (4)  dijatuhkan  bagi  pelanggaran 
terhadap larangan:
  1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
  2. menjadi mediator untuk mendapatkan laba pribadi dan/atau orang lain dengan memakai kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
  3. tanpa  izin  Pemerintah  menjadi  pegawai  atau  bekerja  untuk  negara  lain  dan/atau  lembaga  atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
  4. bekerja  pada  perusahaan  asing,  konsultan  asing,  atau  lembaga  swadaya  masyarakat  asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
  5. memiliki,  menjual,  membeli,  menggadaikan,  menyewakan,  atau  meminjamkan  barang -barang baik bergerak  atau  tidak  bergerak,  dokumen  atau  surat  berharga  milik  negara  secara  tidak sah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  angka  5,  apabila  pelanggaran  berdampak  negatif  pada pemerintah dan/atau negara;
  6. melakukan  kegiatan  bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat,  bawahan,  atau  orang  lain  di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk laba pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara eksklusif atau tidak eksklusif merugikan negara seb agaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara eksklusif atau tidak eksklusif dan dengan dalih apapun untuk di angkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
  8. menerima  hadiah  atau  suatu  pemberian  apa  saja  dari  siapapun  juga  yang  berhubungan  dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
  9. melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat  menghalangi  atau mempersulit  salah  satu  pihak  yang  dilayani  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi  yang dilayani sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  angka  10,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan;
  10. menghalangi berjalannya kiprah kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  11. memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden,  Dewan  Pe rwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai penerima kampanye dengan memakai akomodasi negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 abjad d;
  12. memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden  dengan  cara  membuat keputusan dan/atau  tindakan  yang menguntungkan atau merugikan salah satu  pasangan  calon  selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 abjad a; dan
  13. memberikan sumbangan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara memakai akomodasi yang terkait dengan jabatan dalam acara kampanye dan/atau menciptakan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 abjad b dan abjad c.

Terakhir pada pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif hingga dengan 
tamat tahun berjalan.
 Daftar Urut Kepangkatan yaitu suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari su Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
ilustrasi https://freelancedesainer.wordpress.com 

Daftar Urut Kepangkatan yaitu suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan
organisasi Negara yang disusun berdasarkan tingkatan kepangkatan. Daftar  Urut  Kepangkatan  dapat berfungsi sebagai salah  satu  bahan  obyektif  untuk melakukan  pembinaan  karier Pegawai  Negeri  Sipil berdasarkan  sistem karier  dan  sistem  prestasi  kerja,  oleh  karena  itu  Daftar Urut  Kepangkatan perlu dibentuk dan dipelihara secara terus-menerus.

Apabila  ada  lowongan,  maka  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menduduki Daftar  Urut  Kepangkatan  yang lebih  tinggi,  wajib  dipertimbangkan  lebih dahulu  untuk  mengisi  lowongan  tersebut.  Tetapi  apabila  ia tidak  mungkin diangkat untuk mengisilowongan itukarena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya,  seperti syarat-syarat  kecakapan,  kepemimpinan,  pengalaman,  dan lain-lain,  maka  haruslah  diberitahukan kepadanya,  sehingga  ia  dapat berusaha untuk mengisi kekurangannya itu untuk masa mendatang.

Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan

  • Menteri,  Jaksa  Agung,  Pimpinan  Kesekretariatan  Lembaga Tertinggi/Tinggi  Negara,  Pimpinan   Lembaga  Pemerintah  Non Departemen,  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I, Bupati/Walikotamadya Kepala  Daerah  Tingkat  II,  dan  pejabat  lain  yang  ditetentukan  oleh Presiden,  membuat  dan  memelihara  Daftar  Urut  Kepangkatan  dalam lingkungannya  masing-masing.
  • Setiap  Kepala/Pimpinan  satuan  organisasi  Negara  serendah rendahnya  pejabat  yang  memangku jabatan  eselon  V  atau  jabatan  lain yang  dipersamakan  dengan  itu,  harus  membuat  Daftar  Urut Kepangkatan dalam  lingkungannya  masing-masing,  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
  • Yang  dimasukkan  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan  hanya  Pegawai  Negeri Sipil saja, tidak termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.
  • Dengan  memperhatikan  jumlah  pegawai  yang  dikelola  dan  untuk kepentingan  pembinaan  karier, pembuatan  Daftar  Urut  Kepangkatan  dapat diatur sebagai berikut: (1)  Pada  tingkat Departemen,  Kejaksaan  Agung,  dan  Pemerintah  Daerah Tingkat  I  disusun  Daftar  Urut Kepangkatan  mulai  golongan  ruang IV/e hingga dengan golongan ruang IV/a.  (2)  Pada tingak  Kesekretariatan  Lembaga  Tertinggi/Tinggi  Negara, Lembaga  Pemerintah  Non Departemen,  Sekretariat  Jenderal, Inspektorat  Jenderal,  Direktorat  Jenderal,  Badan, universitas/Institut Negeri,  Pemerintah  Daerah  Tingkat  II,  dan  instansi  lain yang ditentukan  oleh  Presiden  serta  instansi  lain  yang  setingkat  dengan  itu disusun Daftar  Urut  Kepangkatan  mulai  dari  golongan  ruang  yang tertinggi hingga dengan golongan ruang III/a. (3)  Pada  tingkat  satuan  organisasi  lainna,  seperti  Direktorat,  Biro, Kantor Wilayah  Tingkat  Propinsi,  Dinas  Daerah,  dan  lain-lain  disusun  Daftar Urut Kepangkatan  mulai  golongan  ruang  yang  tertinggi  sampai dengan golongan ruang I/a.
  • Pembuatan  Daftar  Urut  Kepangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan Departemen Pertahanan  Keamanan  diatur  tersendiri  oleh  Menteri Pertahanan Keamanan.
  • Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  hal-hal  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  b  dan  d  di  atas,  diatur  oleh  Menteri,  Jaksa  Agung, Pimpinan  Kesekretariatan  Lembaga Tertinggi/Tinggi  Negara,  Pimpinan Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen,  Gubernur  Kepala Daerah  Tingkat I,  Bupati/Walikotamadya  Kepala  Daerah  Tingkat  ii,  dan  pejabat  lain  yang bersangkutan.
  • Daftar  Urut  Kepangkatan  segenap  Pegawai  Negeri  Sipil  ,  baik  Pegawai Negeri  Sipil  Pusat maupun  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  golongan  ruang IV/e  sampai  dengan  golongan  ruang IV/a,  disusun  secara  Nasional  oleh Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara.  Untuk  ini,  maka masing-masing  Departemen,  Kejaksaan  Agung,  Kesekretariatan  Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen, Pemerintah  Daerah  Tingkat  I,  Pemerintah Daerah  tingkat  II,  dan  Instansi lain  yang  ditentukan  oleh  Presiden,  mengirimkan  kepada  Badan Administrasi Kepegawaian Negara  Daftar Urut  Kepangkatan dari Pegawai Negeri  Sipil  golongan ruang  IV/e  sampai  dengan  golongan  ruang  IV/a dalam  lingkungannya  masing-masing.
  • Daftar  Urut  Kepangkatan  dibuat  setiap  tahun,  yaitu  harus  sudah  selesai dibentuk pada setiap tamat bulan Desember.
  • Untuk kepentingan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan secara Nasional, maka  Daftar  Urut Kepangkatan  golongan  IV/e  sampai  dengan  golongan ruang  IV/a  dari  masing-masing Departemen,  Kejaksaan  Agung, Kesekretariatan  Lembaga  tertinggi/Tinggi  Negara,  Lembaga Pemerintah Non  Departemen,  Pemerintah  Daerah  Tingkat  I,  Pemerintah  Daerah Tingkat  II,  dan instansi  lain  yang  ditentukan  oleh  Presiden,  harus  sudah disampaikan  kepada  Kepala  Badan Administrasi  Kepegawaian  Negara selambat-lambatnya pada tamat bulan Maret. 

Pustaka:
UU RI No. 43 Tahun 1999
PP No. 15 Tahun 1979
Surat Edaran Kepala BAKN No. 03 1980

 Berikut ini klarifikasi dari pembuatan nomor urut pada daftar urut kepangkatan diatas Menentukan Nomor Urut Pada Daftar Urut Kepangkatan

Dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan  tidak  boleh  ada  2  (dua)  nama  Pegawai Negeri  Sipil  yang  sama nomor  urutnya,  maka  untuk  menentukan  nomor urut  yang  tepat  dalam  satu  Daftar  Urut  Kepangkatan diadakan  ukuran secara  berturut-turut  sebagai  berikut:

  • Pangkat; 
  • Jabatan; 
  • Masa kerja; 
  • Latihan jabatan; 
  • Pendidikan; dan 
  • Usia.
Berikut ini klarifikasi dari pembuatan nomor urut pada daftar urut kepangkatan diatas.



PANGKAT 
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berpangkat  lebih  tinggi,  dicantumkan  dalam nomor urut yanglebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila ada dua  orang  atau  lebih  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berpangkat  sama, umpamanya  Pembina  Tingkat  I  golongan  ruang  IV/b,  maka  dari  antara mereka yang  lebih  tua  dalam  pangkat  tersebut  dicantumkan  dalam  nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. 

Umpamanya: 
Pada  Direktorat  Perbendaharaan  Negara  terdapat  tiga  orang Pegawai  Negeri  Sipil  bernama  Amat, Bindu,  dan  Cirus  yang berpangkat  sama  ,  yaitu  Pembina  Tingkat  I  golongan  ruang  IV/b, tetapi  Amat diangkat  dalam  golongan  ruang  IV/b  terhitung  mulai tanggal  1-10-1977,  sedangkan  Bindu  terhitung mulai  tanggal  1-10-1977,  dan  Cirus  terhitung  mulai  tanggal  1-4-1978. Dalam  hal  yang sedemikian susunan  nama  mereka  pada  Daftar  Urut  Kepangkatan Direktorat  Perbendaharaan  Negara,  dimuat dari nama  Amat, lalu Bindu, dan seterusnya Cirus. 


JABATAN 
  • Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berpangkat  sama  dan  diangkat dalam  pangkat  itu  dalam  waktu  yang sama  pula,  maka  dari  antara  mereka  yang  memangku jabatan  yang lebih  tinggi  dicantumkan  dalam  nomor  urut  yang  lebih  tinggi  dalam Daftar Urut Kepangkatan. 
Umpamanya: 
Pada  Sekretariat  Jenderal  Departemen  Agama  terdapat  dua orang  Pegawai  Negeri  Sipil  bernama Abdul  kadir  dan  Abu Bakar  yang  berpangkat  sama  ,  yaitu  Pembina  Utama  Muda golongan  ruang IV/c  masing-masing  terhitung  mulai  tanggal  1 April  1978.  Jabatan  Abdul  Kadir  adalah  Kepala  Biro sedang Jabatan  Abu  Bakar  adalah  Kepala  Bagian.  Dalam  hal  yang sedemikian  ,  maka  Abdul  Kadir dicantumkan  dalam  nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. 

  • Apabila  tingkat  jabatan  sama  juga,  maka  dari  antara  mereka  yang lebih  dahulu  diangkat  dalam jabatan  yang  sama  tingkatnya  itu, dicantumkan  dalam  nomor  urut  yang  lebih  tinggi  dalam Daftar Urut Kepangkatan. 
Umpamanya : 
Pada BiroPerencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam negeri terdapat tiga orang Pegawai Negeri sipil berjulukan Daud, Eman,  dan  Firman  berpangkat  sama  ,  yaitu  Pembina  tingkat  I golongan  ruang IV/b  terhitung  mulai  tanggal  1  Oktober  1976. Jabatan  Daud  adalah  kepala  Bagian  A  terhitung  mulai tanggal 1Januari 1977 jabatanEman yakni Kepala Bagian B terhitung mulai  tanggal  1  April  1977,  sedang jabatan  Firman  adalah kepala  Bagian  C  terhitung  mulai  tanggal  1  Oktober  1977. Dalam  hal  yang sedemikian  susunan  ketiga  Pegawai  Negeri Sipil  tersebut  di  atas  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan Biro Perencanaan,  yang  teratas  adalah  Daud,  kemudian  Eman, barulah Firman. 

  • Tingkat  jabatan  sebagai  dasar  penyusunan  Daftar  Urut  Kepangkatan, yakni : (a)  Jabatan  struktural  adalah  sebagai  tersebut  dalam  Keputusan Presiden  Nomor  15  Tahun  1977  dengan  segala  tambahan  dan perubahannya. 

MASA KERJA 
  • Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berpangkat  sama  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  b,  dan memangku  jabatan  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam abjad  c, maka  dari  antara  mereka  yang  memiliki  masa  kerja  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  yang lebih  banyak  dicantumkan  dalam  nomor  urut  yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. 
Umpamanya: 
Pada  Biro  Kepegawaian  SETWILDA  Tingkat  I  Jawa  Barat terdapat  dua  orang  Pegawai  Negeri Sipil berjulukan  Gino  dan Husein  yang  berpangkat  sama  yaitu  Penata  Tingkat  I  golongan ruang  III/d terhitung  mulai  1  Oktober  1977  dengan  jabatan yang  sama  tingkatnya  yaitu  masing-masing  Kepala bab semenjak  1  April  1978.  Gino  diangkat  menjadi  Pegawai  Negeri Sipil  sejak  tanggal  1  Mei  1963, sedangkan  Husein  diangkat semenjak  1  januari  1965.  Dlaam  hal  yang  sedemikian  nama  Gino dicantumkan  lebih  tinggi  dari  pada  Husein  dalam  Daftar  Urut Kepangkatan  pada  Biro  Kepegawaian SETWILDA  Tingkat  I Jawa Barat, alasannya yakni masa kerja Gino lebih banyak dari Husein. 
  • Masa  kerja  yang  diperhitungkan  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan, yakni masa kerja yang sanggup diperhitungkan untuk penetapan gaji.


LATIHAN JABATAN 
  • Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berpangkat  sama  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  b,  memangku jabatan  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c dan mempunyai  masa  kerja  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf d,  maka  dari  antara mereka  yang  pernah  mengikuti  latihan  jabatan yang  ditentukan  ,  dicantumkan  dalam  nomor  urut yang  lebih  tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila  jenis  dan  tingkat  latihan  jabatan  sama, maka  dari  antara mereka  yang  lebih  dahulu  lulus  dicantumkan  dalam  nomor  urut  yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. 
Umpamanya : 
Pada  Inspektorat  jenderal  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  terdapat  4  orang  Pegawai Negeri Sipil  bernama Ismail,  Jakub,  Kasim,  dan  Leman  yang  berpangkat  sama  yaitu Pembina  Utama  Muda golongan  ruang  IV/c  terhitung  mulai tanggal  1  Oktober  19978,  dengan  jabatan  yang  sama  yaitu Inspektur  sejak  1  Mei  1976,  masuk  Pegawai  Negeri  Sipil  sejak 1  Juli  1955.  Ismail  mengikuti pendidikan  SESPA  LAN  pada tahun 1976. Jakub  mengikuti  SESPA  LAN  pada  tahun  1977,  Kasim juga mengikuti  pendidikan  SESPA  LAN  tahun  1977  tetapi  tidak lulus,  sedangkan  Leman  belum pernah  mengikuti  pendidikan latihan  jabatan.  Dalam  hal  yang  sedemikian  urutan  nama Pegawai  Negeri Sipil  tersebut  pada  Daftar  Urut  Kepangkatan Inspektorat  Jenderal  Pendidikan  dan  Kebudayaan dimulai dengan  nama  Ismail,  kemudian  menyusul  Jakub,  Kasim  dan seterusnya Leman. 
  • Tingkat  latihan  jabatan  yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam  Daftar Urut  Kepangkatan  adalah sebagaimana  dimaksud  dalam  lampiran  III Surat Edaran ini.

PENDIDIKAN 
  • Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berpangkat  sama  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  b,  memangku jabatan  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c, mempunyai masa  kerja  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  d,  dan lulus  dari  latihan jabatan  yang  sama  sebagaimana  dimaksuid  dalam abjad  e,  maka  dari  antara  mereka  yang  lulus dari  pendidikan  yang lebih  tinggi  dicantumkan  dalam  nomor  urut  yang  lebih  tinggi  dalam Daftar Urut  Kepangkatan.  Apabila  tingkat  pendidikan  sama,  maka dari  antara  mereka  yang lebih dahulu lulus dicantumkan  dalam  nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. 
Umpamanya : 
Pada  Direktorat  Jenderal  Pemerintahan  Umum  dan  Otonomi Daerah  Departemen  Dalam  negeri terdapat  3  orang  Pegawai Negeri  Sipil  bernama  Tina,  Mochtar,  J.  Napitupulu,  mereka mempunyai pangkat  yang sama,  yaitu Penata golongan ruang  III/c terhitung  mulai  1  Oktober  1978,  dengan  jabatan yang  sama yaitu  Kepala  Seksi  sejak  1  Januari  1979,  ketiga-tiganya diangkat  menjadi  calon  Pegawai Negeri  Sipil  sejak  1  April 1969,  sama-sama  diangkat  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  sejak 1  Mei 1970,  sama-sama  mengikuti  dan  lulus  Kursus Perencanaan  tahun  1975.  Tina  memperoleh  gelar Sarjana Hukum  tahun  1967,  Mochtar  memperoleh  gelar  Sarjana Ekonomi  tahun  1966,  sedangkan  J. Napitupulu  memperoleh gelar  Sarjana  Sosial  tahun  1968.  Dalam  hal  yang  sedemikian urutan nama ketiga Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dalam Daftar  Urut  Kepangkatan  Direktorat  Jenderal Pemerintahan Umum  dan  Otonomi  Daerah  yang  teratas  adalah  Mochtar, lalu Tina, dan seterusnya j. Napitupulu. 
  • Tingkat  Ijazah/Akta/Diploma/STTB  yang  diperoleh  dari  suatu pendidikan  yang  dignakan  seabgai dasar  dalam  Daftar  Urut Kepangkatan, adalahseabgaimana dimaksuddalam lampiran IV Surat Edaran ini.

USIA 
Apabila  ada  dua  orang  atau  lebih  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berpangkat sama  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  b,  memangku  jabatan  yang sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c, mempunyai  masa  kerja  yang sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  d,  lulus  dari  latihan  jabatan yang sama  sebagaimana  dimaksuid  dalam  huruf  e,  dan  lulus  dari pendidikan  yang  sama  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  f,  maka  dari antara  mereka  yang  berusia  lebih  tinggi  dicantumkan  dalam nomor  urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Umpamanya : 
Pada  Biro    Keuangan  Sekretariat  Jenderal  Departemen  Sosial terdapat  2  orang  Pegawai  Negeri Sipil berjulukan  Oberlin  dan Poernomo  dengan  pangkat  yang  sama  Penata  Muda  tingkat  I golongan  ruang III/d  terhitung  mulai  tanggal  1  Oktober  1978, Jabatan  kepala  Sub  Bagian  sejak  1  Mei  1966,  dua-duanya memperoleh  Sarjana  Ekonomi  pada  tahun  1965,  belum  pernah mengalami  latihan  jabatan. Operlin  lahir  tanggal  9  Juli  1935, sedangkan  Poernomo  lahir  tanggal  5  Mei  1973.  Dalam  hal  yang sedemikian  urutan  nama  mereka  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan Biro  Keuangan  Sekretariat  Jenderal Departemen  Sosial  dimulai dengan  nama  Oberlin  karena  dia  lebih  tua  usia  dari  pada Poernomo.



Pustaka:
UU RI No. 43 Tahun 1999
PP No. 15 Tahun 1979
Surat Edaran Kepala BAKN No. 03 1980

 Namun kalau terdapat keberatan terhadap nomor urut tersebut sanggup mencermati hal berikut i Keberatan Atas Nomor Urut Dalam Daftar Urut Kepangkatan
sumber gambar http://kecamatanlabuhanmaringgai.blogspot.com/

Daftar  Urut  Kepangkatan  yang  telah  ditetapkan ,  diumumkan  dengan  cara sedemikian  rupa  sehingga Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  dapat dengan gampang membacanya. Namun kalau terdapat keberatan terhadap nomor urut tersebut sanggup mencermati hal berikut ini.

  1. Apabila  ada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berkeberatan  atas  nomor  urut dalam  Daftar  Urut Kepangkatan,  maka  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  berhak  mengajukan  keberatan secara  tertulis  kepada  Pejabat Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  yang  bersangkutan  melalui hirarki.
  2. Keberatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  di  atas,  harus  sudah diajukan  dalam  jangka waktu  30  (tiga  Puluh)  hari  terhitung  mulai diumumkan  Daftar  Urut  Kepangkatan.  Keberatan yang  diajukan  melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dipertimbangkan. 
  3. Pejabat  Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  wajib  mempertimbangkan dengan seksama keberatan ang diajukan olehPegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing. 
  4. Apabila  keberatan  yang  diajukan  mempunyai  dasar-dasar  yang  kuat,  maka Pejabat  Pembuat Daftar  Urut  Kepangkatan  menetapkan  Perubahan  nomor urut  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan sebagaimana  mestinya  dan memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  5. Apabila  keberatan  yang  diajukan  tidak  mempunyai  dasar-dasar  yang  kuat, maka  Pejabat Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  menolak  keberatan tersebut  secara  tertulis.
  6. Perubahan  nomor  urut  atau  penolakan  atas  keberatan  sebagaimana dimaksud  di  atas,  harus sudah  ditetapkan  dan  diberitahukan  oleh  Pejabat Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung mulai tanggal ia mendapatkan surat keberatan tersebut.
  7. Apabila  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  merasa  tidak  puas  atas penolakan  keberatan yang  diajukan  ,  maka  ia  dapat  mengajukan  keberatan banding  secara  tertulis  kepada  Atasan Pejabat  Pembuat  Daftar  Urut Kepangkatan  melalui  hirarki  disertai  dengan  alasan-alasan  yang lengkap. 
  8. Keberatan  tersebut  harus  sudah  diajukan  dalam  jangka  waktu  14  (empat belas)  hari  terhitung mulai  ia  menerima  penolakan  atas  keberatan  tersebut. Keberatan  yang  diajukan  melebihi  jangka waktu  14  (empat  belas)  hari tidak dipertimbangkan.
  9. Keberatan  atas  nomor  urut  Daftar  Urut  Kepangkatan  diajukan  melalui hirarki,  oleh  sebab  itu keberatan  tersebut  dikirim  kepada  Atasan  Pembuat Daftar  Urut  Kepangkatan  melalui  Pejabat Pembuat  Daftar  Urut Kepangkatan.  Pejabat  Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  wajib mempelajari  dengan  seksama  keberatan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan dan menciptakan tangapan terakhir atas keberatan itu. 
  10. Tanggapan  yang  dimaksud  disampaikan  kepada  Atasan  Pejabat  Pembuat Daftar  Urut Kepangkatan  bersama-sama  dengan  surat  keberatan  dari Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan. 
  11. Atasan  pejabat  Pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  yang  menerima keberatan  atas  nomor  urut dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan,  wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan tersebut.
  12. Apabila  terdapat  alasan-alasan  yang  kuat,  maka  Atasan  Pejabat  pembuat Daftar Urut epangkatan memutuskan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut  Kepangkatan  yang  bersangkutan, dan  memberitahukannya  secara tertulis  kepada  pejabat  pembuat  Daftar  Urut  Kepangkatan  dan Pegawai Negeri  Sipil  yang  bersangkutan.
  13. Apabila  tidak  terdapat  alasan-alasan  yang  kuat,  maka  Atasan  Pejabat pembuat  Daftar  Urut Kepangkatan  menolak  keberatan  tersebut  dan memberitahukannya  secara  tertulis  kepada Pejabat  pembuat  Daftar  Urut Kepangkatan  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan secara tertulis.
  14. Perubahan  nomor  urut  atau  penolakan  atas  keberatan  sebagaimana dimaksud  di  atas,  harus sudah  ditetapkan  dan  diberitahukan  oleh  Atasan pejabat Pembuat Daftar  Urut Kepangkatan epada Pejabat Pembuat Daftar Urut  Kepangkatan  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan dalam jangka  waktu  14  (emapt  belas)  hari  terhitung  mulai  tanggal  ia  menerima surat keberatan tersebut. 
  15. Terhadap  perubahan  nomor  urut  dalam  Daftar  Urut  Kepangkatan  atau penolakan  atas keberatan  yang  ditetapkan  oleh  Atasa  pejabat  Pembuat Daftar Urut Kepangkatantidak sanggup diajukan keberatan. 
  16. Terhadap  Daftar  Urut  Kepangkatan  yang  ditanda  tangani  sendiri  oleh Menteri,  Jaksa  Agung, Pimpinan  Kesekretariatan  Lembaga Tertinggi/Tinggi  Negara,  Pimpinan    Lembaga  Pemerintah Non Departemen,  dan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I,  tidak  dapat  diajukan keberatan.


PERUBAHAN  DAN  PENGHAPUSAN  NOMOR  URUT  DALAM  DAFTAR URUT KEPANGKATAN 

PERUBAHAN 
  1. Setiap  mutasi  Kepegawaian  yang  mengakibatkan  perubahan  nomor  urut dalam  Daftar  Urut Kepangkatan,  umpamanya  kenaikan  pangkat, penurunan  pangkat,  pengangkatan  dalam  jabatan, pengangkatan  menjadi Pegawai  Negeri  Sipil,  pemindahan  ,  pemberhentian,  meninggal  dunia, dan lain-lain dicatat dalam Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan.
  2. Untuk  memudahkan  pemeliharaan  Daftar  Urut  Kepangkatan,  maka perubahan-perubahan  karena mutasi  Kepegawaian,  pencatatannya  cukup dengan  menuliskan  jenis  mutasi  Kepegawaian  dan tanggal  berlakunya pada lajur yang disediakan. 

PENGHAPUSAN 
  1. Nama  Pegawai  Negeri  Sipil  dihapuskan  dari  Daftar  Urut  Kepangkatan oleh lantaran : (1) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; (2)  Meninggal dunia; (3)  Pindah instansi.
  2. Penghapusan  nama  tersebut  dilakukan  pada  waktu  penyusunan  Daftar Urut Kepangkatan untuk tahun berikutnya. 
Umpamanya : 
Pada  Departemen  Perindustrian  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil berjulukan  Amat  diberhentikan  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  pada simpulan  bulan  Maret  1979,  dalam  hal  yang  sedemikian,  nama  Amat dihapuskan  dari  Daftar  Urut  Kepangkatan  dalam  tahun  1980  yang disusun pada simpulan tahun 1979.

Pustaka:
UU RI No. 43 Tahun 1999
PP No. 15 Tahun 1979
Surat Edaran Kepala BAKN No. 03 1980